Buku Saku Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe merupakan panduan praktis yang memuat regulasi, tugas, fungsi, kewenangan, serta informasi penting dalam pelaksanaan tugas. Buku ini dihadirkan untuk mendukung literasi hukum, profesionalisme, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur prosedur penegakan hukum jinayat di Aceh, meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan, serta pelaksanaan uqubat (sanksi) terhadap pelanggaran hukum jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 merupakan peraturan daerah khusus Aceh yang mengatur ketentuan hukum pidana Islam (jinayat) yang berlaku di wilayah Aceh.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatur kedudukan, tugas, wewenang, serta tata kerja PPNS dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur ketentuan mengenai standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk menjamin kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pedoman standar pelayanan minimal, indikator mutu pelayanan, dan pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh pemerintah daerah

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mengatur pedoman pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas Satpol PP dan perangkat daerah terkait.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.