Penulis  : Ahmad Ridwan Marpaung, S.Psi

Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

Instansi : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

Format  : PDF

Ukuran  : 5,45 MB

Penulis  : Ridha Umami, S.H

Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

Instansi : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

Format  : PDF

Ukuran  : 1,77 MB

Penulis  : Azhimi, S.H

Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

Instansi : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

Format  : PDF

Ukuran  : 8,48 MB

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 merupakan peraturan yang mengatur SOP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tindakan operasional, dan perilaku anggota Satpol PP agar berjalan tertib, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang bertujuan menyempurnakan ketentuan hukum jinayat di Aceh, termasuk pengaturan jarimah, ‘uqubat, dan pelaksanaannya sesuai dengan Syariat Islam serta peraturan perundang-undangan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan landasan hukum yang mengatur jarimah dan ‘uqubat dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sebagai pedoman dalam pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Syariat Islam.

Penulis  : Fhonna Fadhila Ermuyacha, S.H

Jabatan : Polisi Pamong Praja Ahli Pertama

Instansi : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

Format  : PDF

Ukuran  : 826 KB

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur prosedur penegakan hukum jinayat di Aceh, meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, putusan, serta pelaksanaan uqubat (sanksi) terhadap pelanggaran hukum jinayat

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, yang mengatur prinsip, ruang lingkup, serta penyelenggaraan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah mengatur kedudukan, tugas, wewenang, serta tata kerja PPNS dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur ketentuan mengenai standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk menjamin kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Pedoman standar pelayanan minimal, indikator mutu pelayanan, dan pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh pemerintah daerah

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 mengatur pedoman pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas Satpol PP dan perangkat daerah terkait.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.