Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk pemerintah untuk membantu menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, serta membantu penanganan bencana dan kondisi darurat. Linmas memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan sistem pertahanan rakyat Indonesia.

1. Masa Awal Pembentukan: Pertahanan Sipil (Hansip)

Sejarah Linmas berawal dari pembentukan Pertahanan Sipil (Hansip) pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1962, pemerintah membentuk organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1962. Tujuan awal pembentukannya adalah menghadapi ancaman keamanan dan membantu masyarakat dalam situasi perang atau keadaan darurat.

Pada masa itu, Hansip berfungsi sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta yang membantu pemerintah dan aparat keamanan dalam:

• Perlindungan masyarakat dari ancaman bahaya.
• Penanganan keadaan darurat.
• Membantu korban bencana.
• Menjaga ketertiban lingkungan.

2. Perkembangan pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Hansip berkembang menjadi organisasi yang berada di bawah pembinaan pemerintah, khususnya Departemen Dalam Negeri.

Tugas Hansip tidak hanya berkaitan dengan pertahanan, tetapi juga semakin diarahkan pada:

• Keamanan lingkungan.
• Ketertiban masyarakat.
• Pengamanan kegiatan pemerintahan.
• Bantuan dalam penanggulangan bencana.

Hansip sering dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat, seperti pengamanan pemilu, kegiatan masyarakat, dan pelayanan lingkungan.

3. Perubahan Menjadi Linmas

Setelah reformasi, terjadi perubahan paradigma mengenai peran Hansip. Pemerintah menilai fungsi pertahanan masyarakat tidak lagi menjadi fokus utama karena pertahanan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 dan berbagai aturan berikutnya, tugas Hansip kemudian mengalami penyesuaian.

Pada tahun 2002, pemerintah mengubah istilah Hansip menjadi Perlindungan Masyarakat (Linmas) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Perubahan tersebut menegaskan bahwa Linmas lebih berfokus pada perlindungan dan pelayanan masyarakat, bukan lagi sebagai organisasi pertahanan.

4. Kedudukan Linmas Saat Ini

Saat ini, Linmas merupakan bagian dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, terutama melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dasar hukum penyelenggaraan Linmas antara lain:

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat