Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas utama membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.

Sejarah Satpol PP berawal pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada 3 Maret 1950, pemerintah membentuk lembaga yang menjadi cikal bakal Satpol PP melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UR32 Tahun 1950. Lembaga tersebut pada awalnya bernama Detasemen Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk membantu pemerintah daerah menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan kondisi Indonesia setelah kemerdekaan yang masih menghadapi berbagai gangguan keamanan dan ketidakstabilan pemerintahan. Pemerintah membutuhkan satuan khusus yang dapat membantu kepala daerah menjalankan aturan serta menjaga ketertiban masyarakat di tingkat daerah.

Pada perkembangannya, organisasi ini mengalami beberapa perubahan nama dan struktur:

1. Masa 1950-an

   Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai aparat daerah yang membantu pemerintah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.

2. Tahun 1960-an hingga 1980-an

   Peran Polisi Pamong Praja semakin berkembang sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

3. Era Reformasi

   Setelah diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP semakin kuat karena pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur wilayahnya.

4. Pembentukan dasar hukum modern

   Kedudukan Satpol PP diperkuat melalui:

   • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

   Dalam aturan tersebut, Satpol PP ditegaskan sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Saat ini, Satpol PP memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   Melaksanakan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran aturan daerah.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
   Membantu menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan nyaman.
3. Perlindungan masyarakat (Linmas)
   Membantu pemerintah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan bencana, dan kondisi darurat tertentu.

Tanggal 3 Maret kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun sebagai penghormatan terhadap sejarah pembentukannya.